netter.co.id – Pada 18 Agustus 2025, Australia, tetangga Indonesia, mencabut visa Simcha Rothman, politisi Israel dari partai Zionisme Religius, sehari sebelum ia dijadwalkan tiba untuk tur pidato di Sydney dan Melbourne. Keputusan ini memicu reaksi keras dari Israel dan menyoroti ketegangan geopolitik di tengah konflik Gaza yang sedang berlangsung. Simcha Rothman, anggota Knesset yang dikenal dengan pandangan ekstremis, dilarang masuk karena pernyataannya yang dianggap memicu perpecahan. Artikel ini mengulas alasan di balik larangan tersebut, rencana kunjungan Simcha Rothman, reaksi berbagai pihak, dan implikasi diplomatiknya per 20 Agustus 2025.
Latar Belakang Simcha Rothman dan Tur Solidaritas
Simcha Rothman, ketua Komite Konstitusi, Hukum, dan Keadilan Knesset, adalah figur kontroversial dari partai Zionisme Religius yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Ia dikenal karena pernyataan provokatif, termasuk menyebut anak-anak Palestina di Gaza sebagai “musuh” dan mendukung usulan Donald Trump untuk pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, yang dianggap melanggar hukum internasional. Simcha Rothman juga mendorong aneksasi Tepi Barat, menolak solusi dua negara, dan menyangkal krisis kelaparan di Gaza, meskipun laporan PBB menunjukkan sebaliknya
Kunjungan Simcha Rothman ke Australia direncanakan sebagai “tur solidaritas” oleh Asosiasi Yahudi Australia (AJA) untuk mendukung komunitas Yahudi setempat, yang menghadapi gelombang antisemitisme. Menurut AJA, Simcha Rothman akan berbicara di acara publik, mengunjungi institusi Yahudi, dan bertemu korban antisemitisme. CEO AJA, Robert Gregory, menegaskan bahwa kunjungan ini tidak terkait dengan konflik Timur Tengah, melainkan untuk memperkuat solidaritas. Namun, Dewan Yahudi Australia yang progresif menyatakan kekhawatiran, menyebut kunjungan Simcha Rothman sebagai upaya mempromosikan agenda pemerintah Israel.
Alasan Larangan Masuk Simcha Rothman
Menteri Dalam Negeri Australia, Tony Burke, mengonfirmasi pencabutan visa Simcha Rothman pada 18 Agustus 2025, dengan larangan mengajukan visa baru selama tiga tahun. Dalam pernyataannya, Burke menegaskan bahwa Australia menolak individu yang menyebarkan “kebencian dan perpecahan.” Pernyataan Simcha Rothman yang menyebut anak-anak Gaza sebagai “musuh” dan menyangkal krisis kemanusiaan dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban umum, khususnya bagi komunitas Muslim Australia. Menurut dokumen resmi, kehadiran Simcha Rothman berisiko memicu sentimen anti-Islam, yang dapat mengganggu kohesi sosial.
Burke sebelumnya telah melarang tokoh lain dengan pandangan kontroversial, seperti rapper Ye (Kanye West), profesor hukum AS Khaled Beydoun, dan mantan menteri Israel Ayelet Shaked, karena alasan serupa. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan Australia untuk mencegah masuknya individu yang dianggap memicu konflik sosial. The Guardian melaporkan bahwa keputusan terkait Simcha Rothman diambil setelah pertanyaan media pada 15 Agustus 2025, yang mendorong tinjauan cepat oleh Kementerian Dalam Negeri.
Reaksi dari Israel dan Komunitas Internasional
Simcha Rothman mengecam larangan tersebut sebagai “anti-Semitisme terang-terangan” dalam wawancara dengan Yedioth Ahronoth, menyebutnya sebagai “penyerahan kepada terorisme.” Ia berargumen bahwa pandangannya, seperti menyerukan penghapusan Hamas dan menolak negara Palestina, mencerminkan mayoritas Knesset dan bukan hanya opini pribadi. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyebut keputusan Australia sebagai “noda sejarah,” menuduh pemerintah Australia mendukung Hamas. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar membalas dengan mencabut visa perwakilan Australia di Otoritas Palestina, menyebut larangan terhadap Simcha Rothman sebagai tindakan “tidak beralasan” yang memicu antisemitisme.
Di Australia, AJA mengecam keputusan tersebut sebagai “tindakan antisemit yang keji,” menuduh pemerintah menargetkan komunitas Yahudi. Sebaliknya, Dewan Yahudi Australia mendukung larangan tersebut, dengan juru bicara Bart Shteinman menyatakan bahwa anggota koalisi pemerintah Israel seperti Simcha Rothman seharusnya sudah dikenai sanksi. Pemimpin oposisi Australia Sussan Ley meminta penjelasan dari Burke, menyebut larangan terhadap anggota parlemen terpilih sebagai langkah “sangat tidak biasa.”
Implikasi Diplomatik dan Konteks Regional
Larangan masuk Simcha Rothman terjadi di tengah ketegangan diplomatik antara Australia dan Israel, yang diperburuk oleh pengakuan Australia atas negara Palestina pada September 2025 di Sidang Umum PBB. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam Perdana Menteri Australia Anthony Albanese sebagai “lemah” dan “mengabaikan komunitas Yahudi.” Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong menyebut pembalasan Israel sebagai “reaksi tidak beralasan,” menegaskan bahwa Australia tetap berkomitmen pada solusi dua negara dan melawan antisemitisme.
Konflik Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 61.800 warga Palestina per Agustus 2025 menurut laporan Amnesty International, menjadi latar belakang keputusan ini. Pernyataan Simcha Rothman yang menyangkal krisis kemanusiaan di Gaza dan mendukung pemindahan paksa warga Palestina memicu kritik internasional, dengan kelompok hak asasi manusia menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Laporan ABC News mencatat bahwa larangan ini mencerminkan sikap Australia untuk menjaga kohesi sosial di tengah meningkatnya ketegangan global.
Tantangan bagi Keamanan dan Kohesi Sosial
Keputusan Australia melarang Simcha Rothman menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan berbicara dan keamanan publik. Menurut JNS.org, AJA berencana menggelar acara virtual dengan Simcha Rothman untuk tetap menyampaikan pesannya, menunjukkan bahwa larangan fisik tidak sepenuhnya menghentikan pengaruhnya. Namun, langkah ini juga memperdalam polarisasi, dengan tuduhan antisemitisme dari satu pihak dan kekhawatiran atas ekstremisme dari pihak lain. Laporan SIPRI (2025) mencatat peningkatan ketegangan regional di Asia-Pasifik akibat konflik Timur Tengah, yang dapat memengaruhi hubungan Australia dengan sekutu seperti AS dan Israel.
