Netter.co.id – Tahukah anda Pengertian kebijakan Fiskal? Berbicara tentang fiskal, mungkin mengingatkan Anda dengan berita bahwa pada November 2017, bank dunia memberikan pinjaman senilai US $ 300 juta atau setara dengan Rp4,05 triliun.
Pinjaman ini disalurkan untuk membantu meningkatkan pengeluaran daerah, termasuk dalam hal administrasi pendapatan dan kebijakan pajak.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chaves juga mengungkapkan, pinjaman ini diberikan untuk melanjutkan kemajuan signifikan yang telah dicapai Indonesia hingga saat ini.
Menurutnya, reformasi fiskal perlu dilanjutkan agar Indonesia dapat memenuhi aspirasi. Berikut ini merupakan pengertian Pengertian kebijakan Fiskal yang harus anda ketahui.
Pengertian Kebijakan Fiskal
Kata fiskal sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu fiscus, yang berarti milik pribadi Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Harta itu diperoleh dari pungutan yang diberikan oleh orang-orang yang berada di koloni.
Kata fiscus juga meluas ke bagian lain dunia termasuk ke bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam fisc. Fisc berarti jumlah uang yang dimiliki dan dapat digunakan oleh pemerintah yang dikumpulkan dari masyarakat.
Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kebijakan fiskal memiliki pemahaman tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pajak atau pendapatan negara.
Jadi anda bisa simpulkan sendiri pengertian kebijakan fiskal diatas. Istilah kebijakan fiskal pertama kali dipopulerkan oleh ekonom Inggris bernama John Maynard Keynes sekitar tahun 1883.
Teorinya, yang dikenal sebagai Keynesian Economics, menyatakan bahwa stabilitas bisnis dan ekonomi suatu negara dapat dicapai jika ada penyesuaian antara pengeluaran dan pendapatan pajak.
Dengan cara ini, Keynes percaya bahwa selain stabilitas ekonomi, masalah makro negara secara bertahap juga dapat diatasi. Masalahnya bisa dalam bentuk inflasi, nilai tukar yang rendah, dan kesempatan kerja yang terbatas.
Jadi secara umum kebijakan fiskal dapat disebut sebagai strategi negara untuk menyesuaikan tingkat pengeluaran dengan tarif pajak untuk memastikan perekonomian negara berjalan dengan baik dan benar.
Pendapatan diperoleh dari masyarakat, tetapi pemerintah akan membelanjakan uang yang diperoleh untuk kebutuhan masyarakat luas, seperti pembangunan fasilitas umum, layanan kesehatan, dan lainnya.
Sejarah kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal tumbuh dari ide-ide John Maynard Keynes – seorang ekonom Inggris pada akhir 1800-an hingga 1900-an
Yang menyatakan bahwa pemerintah harus dapat menggunakan pengaruhnya terhadap ekonomi untuk menyeimbangkan fase ekspansi dan kontraksi dari siklus bisnis.
Keynes menekankan bahwa, saat ada aktivitas yang rendah pada perekonomian, pemerintah wajib mempunyai defisit anggaran. Sebaliknya, selama periode aktivitas tinggi dalam perekonomian, anggaran harus surplus.
Pada umumnya, Keynes menentukan dasar untuk kebijakan fiskal dengan cara menyatakan jika pemerintah bisa memanipulasi pengeluaran konsumen dan investor dengan memperluas atau mengontrak untuk menangkal waktu aktivitas rendah atau tinggi.
Selama era Depresi Hebat, sebagian besar kebijakan fiskal mengikuti teori ekonomi laissez-faire.
Politisi percaya bahwa mereka seharusnya tidak mengganggu kapitalisme dalam ekonomi pasar bebas, tetapi Franklin D. Roosevelt (FDR) mengubah itu dengan menjanjikan Kesepakatan Baru untuk mengakhiri Depresi.
Dia mencontoh teori ekonomi Keynesianisme, yang berkata jika peran kebijakan pemerintah bisa mengakhiri depresi dengan cara merangsang permintaan konsumen.
Dia mengutip kebijakan fiskal yang ekspansif dengan belanja untuk membangun jalan, jembatan dan bendungan.
Pemerintah federal meramgkul jutaan orang, menjadikan orang kembali dapat bekerja, dan mereka membeli barang pribadi dengan penghasilan mereka.
FDR mengakhiri Depresi pada tahun 1934 ketika ekonomi tumbuh 10,8%. Kemudian meningkat sebesar 8,9% pada tahun 1935 dan 12,9% pada tahun 1936.
Tetapi di tahun 1937 lalu, FDR khawatir tentang bagaimana menyeimbangkan anggaran. Dia memakai kebijakan fiskal kontraktif, serta memotong pengeluaran pemerintah, dan pada tahun 1938, perekonomiannya menurun sebesar 3,3%.
Pada tahun 1939, FDR memperbarui kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mempersiapkan keterlibatan Amerika dalam Perang Dunia II.
Dia menghabiskan 30 kali lebih banyak pada 1943 untuk perang daripada pada 1933 untuk New Deal. Tingkat agresif kebijakan fiskal ekspansif mengakhiri depresi untuk selamanya.
Instrumen kebijakan fiskal
Ada empat alat untuk kebijakan fiskal, yaitu pajak, pengeluaran, anggaran, dan utang publik.
- Pengeluaran, ini termasuk pengeluaran pemerintah dalam melakukan semua perkembangan, termasuk yang untuk pengeluaran operasional pemerintah, bantuan, hingga implementasi pembangunan infrastruktur.
- Pajak, pajak itu sendiri dapat bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi negara itu. Misalnya jika pendapatan negara rendah, maka tarif pajak secara otomatis akan sangat mungkin naik.
- Anggaran, pengelolaan anggaran dapat dilakukan untuk mengatasi sejumlah masalah ekonomi penting, seperti krisis ekonomi dan inflasi. Ketika kondisi seperti itu terjadi, anggaran akan digunakan sebanyak mungkin sebagai stimulus ekonomi yang lamban.
- Utang publik, pinjaman atau pembayaran utang dari publik ke pemerintah bisa menjadi senjata ampuh untuk mengatasi inflasi.
Fungsi kebijakan fiskal
Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga perekonomian negara berjalan dengan baik.
Karena dengan ekonomi yang baik, warga negara juga dapat menikmati manfaatnya, dan sebaliknya, jika kondisi ekonomi negara itu tidak stabil, warga negara akan otomatis menjadi sulit juga.
Berikut ini adalah beberapa fungsi kebijakan fiskal yang diharapkan dapat membantu kondisi ekonomi negara.
1. Menstabilkan ekonomi dalam jangka pendek
Kondisi ekonomi di Indonesia dan bahkan di dunia akan selalu berubah setiap hari.
Terkadang itu baik, tetapi kadang-kadang bisa menjadi lebih buruk, misalnya seperti krisis kenaikan harga pangan yang membuat daya beli masyarakat berkurang.
Untuk mendapatkan stabilitas, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan dengan menurunkan pajak, misalnya. Harapannya agar masyarakat tidak terlalu banyak menanggung beban ekonomi.
Atau jika ada situasi inflasi besar-besaran, peredaran uang di masyarakat terlalu booming, pemerintah dapat menekannya dengan membatasi pengeluaran dan mengumpulkan pajak tertinggi.
2. Pengembangan pembangunan jangka panjang
Fungsi lainnya adalah dapat menghasilkan pengembangan dalam jangka waktu yang lama. Ini juga menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan dan telah direncanakan.
3. Alokasikan sumber daya
Uang yang diperoleh dari pengumpulan pajak dan penerimaan negara lainnya tentu saja harus dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat. Pengembalian ke masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti fasilitas layanan publik, jaminan sosial, hingga asuransi kesehatan.
Tentu saja, dana ini harus dialokasikan dengan tepat dan didistribusikan sesuai target. Dengan distribusi sumber daya yang adil, diharapkan masyarakat dapat lebih produktif dan dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi negara melalui pendapatan pajak.
Tujuan kebijakan fiskal
Tidak mungkin bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tanpa tujuan yang jelas, termasuk kebijakan fiskal.
Salah satu tujuan utama adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi berikut adalah beberapa tujuan dasar yang biasanya akan dicapai dengan menggunakan pendekatan fiskal.
1. Menciptakan pertumbuhan ekonomi
Suatu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik akan dianggap dengan hormat oleh komunitas internasional.
Karena itu, pencapaian pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan fiskal, salah satunya adalah pengurangan pajak.
Mengurangi pajak tidak berarti mengurangi pendapatan negara, tetapi mengurangi beban warga negara. Selain itu, iklim industri dan bisnis di negara ini juga akan membaik.
2. Mengurangi defisit anggaran
Anggaran yang dimiliki oleh suatu negara akan dialokasikan untuk hal-hal yang berguna untuk pembangunan. Namun sayangnya, terkadang pengeluaran lebih besar dari pendapatan, akibatnya hutang publik meningkat.
Sekarang untuk mengurangi defisit anggaran, pemerintah dapat melakukannya dengan menerapkan kebijakan fiskal, yaitu dengan menaikkan tarif pajak.
3. Mengurangi pengangguran
Ketika iklim industri membaik, pengusaha secara otomatis akan menjadi lebih nyaman dan berani untuk membuka bisnis mereka. Dampak yang lebih luas dari menjamurnya bisnis adalah lapangan kerja terbuka yang luas. Pengangguran otomatis berkurang.
4. Mendorong investasi
Ketika iklim ekonomi baik dan bersahabat dengan semua jenis industri, laju investasi akan meningkat.
Bahkan pengusaha dari luar negeri akan bersaing untuk membuka bisnis mereka di negara-negara yang ramah bisnis. Penghasilan negara dari pajak pengusaha juga akan meningkat secara dramatis.
Jenis kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal akan dilaksanakan tergantung pada kondisi ekonomi suatu negara, dan berdasarkan itu, jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu ekspansif dan kontraktif.
1. Kebijakan fiskal yang ekspansif
Ekspansi dikeluarkan jika kondisi negara dalam pertumbuhan ekonomi yang lemah, yang berarti bahwa pengangguran meningkat, bisnis lesu, dan daya beli masyarakat menurun.
Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat menerapkan dua kebijakan, pertama mengurangi pajak dan meningkatkan pengeluaran negara. Dengan cara ini, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat secara bertahap.
2. Kontraktif
Sebaliknya, kebijakan tipe kontraktif dikeluarkan ketika ekonomi suatu negara memanas yang ditandai dengan tingkat inflasi yang tinggi dan nilai tukar mata uang yang rendah.
Aplikasi tersebut untuk mengurangi pengeluaran, dan meningkatkan pendapatan, salah satunya adalah dengan menerapkan pajak tinggi, hingga nanti kondisi ekonomi stabil.
Contoh kebijakan fiskal
Ada banyak bentuk kebijakan fiskal yang telah diterapkan oleh Indonesia. Berikut ini adalah contoh,
1. Amnesti Pajak untuk 2017
Pemerintah Presiden Jokowi telah menyediakan program pengampunan pajak kepada individu dan badan usaha yang termasuk dalam wajib pajak.
Khususnya bagi mereka yang telah menunggak pajak, menunda pembayaran pajak, sampai mereka tidak melaporkan aset mereka di negara lain, saat ini tidak akan ada sanksi administratif, sanksi pidana, dan denda keterlambatan pembayaran.
Saat itu total aset yang dilaporkan oleh wajib pajak bisa mencapai Rp4.000 triliun dan negara menerima tambahan pendapatan Rp130 triliun.
2. Mengurangi subsidi bahan bakar
Selain tax amnesty, pemerintah telah mencabut subsidi BBM yang sudah dinikmati masyarakat. Dengan cara ini, harga bahan bakar secara otomatis menjadi lebih mahal dan berfluktuasi sesuai dengan kondisi minyak dunia.
Namun, dengan menghapus subsidi, pemerintah dapat meningkatkan layanan dalam program lain, seperti akses ke kesehatan, pendidikan, dan fasilitas negara.
3. Terapkan untuk bebas visa ke banyak negara
Sektor pariwisata juga merupakan sasaran empuk bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal, salah satunya adalah memperluas penegakan bebas visa untuk negara-negara sahabat.
Dengan cara ini, harapannya adalah untuk dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata, mengingat bahwa pariwisata Indonesia adalah salah satu industri terlaris di dunia.
Penutup
Demikianlah Pelajaran tentang Pengertian kebijakan Fiskal: Sejarah, Fungsi, Tujuan, Jenis & Contohnya, yang dapat kami sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi anda semua. Terima kasih telah belajar dengan kami dan sampai berjumpa di artikel kami selanjutnya.
Baca Juga: