Netter.co.id – Menteri Purbaya curiga laporan Coretax tidak sesuai dan meminta audit menyeluruh untuk menjamin transparansi data perpajakan.
Latar Belakang Kasus Coretax
Coretax merupakan sistem digitalisasi perpajakan yang dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integrasi data pajak nasional. Sistem ini diharapkan mampu menggantikan sistem lama yang kerap menimbulkan masalah administrasi, sehingga penerimaan negara bisa lebih optimal.
Namun, mencuat kabar bahwa Menteri Purbaya merasa curiga terhadap laporan yang dihasilkan oleh sistem Coretax. Beliau menilai ada indikasi ketidaksesuaian data antara laporan sistem dengan realisasi penerimaan pajak di lapangan.
BACA JUGA : Menteri Purbaya Tolak Wacana Tax Amnesty Jilid 3
Kecurigaan Menteri Purbaya
Dalam pernyataannya, Menteri Purbaya menegaskan bahwa transparansi adalah kunci keberhasilan reformasi pajak. Ketika laporan Coretax dinilai tidak sejalan dengan data faktual, maka wajar bila muncul pertanyaan besar. Beberapa hal yang menjadi dasar kecurigaan antara lain:
- Ketidaksesuaian Angka Penerimaan Pajak
Laporan Coretax menunjukkan angka tertentu yang ternyata berbeda dengan data manual dari kantor pajak daerah. - Indikasi Keterlambatan Input Data
Ada dugaan bahwa sistem Coretax belum sepenuhnya real time, sehingga terjadi selisih pelaporan. - Potensi Celah Keamanan Sistem
Coretax yang berbasis teknologi digital tetap berisiko menghadapi gangguan keamanan atau manipulasi data.
Menteri Purbaya pun meminta dilakukan audit menyeluruh untuk memastikan validitas data yang dikeluarkan Coretax.
Pentingnya Akurasi Data Perpajakan
Akurasi laporan perpajakan memiliki peran vital dalam menjaga kestabilan fiskal negara. Data yang salah bisa berdampak luas, antara lain:
- Perencanaan Anggaran Terganggu
APBN yang disusun berdasarkan data pajak tidak akurat akan berisiko defisit lebih besar. - Kepercayaan Publik Menurun
Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada sistem perpajakan yang tidak transparan. - Investasi Terkendala
Investor asing cenderung ragu menanam modal jika sistem perpajakan tidak dipercaya.
Karena itu, sikap kritis Menteri Purbaya dinilai sebagai langkah penting untuk menjaga integritas fiskal.
Tanggapan Publik dan Pengamat
Pernyataan Menteri Purbaya mengenai kecurigaan laporan Coretax memunculkan berbagai respons.
- Kalangan Akademisi: Mendukung audit dan peninjauan ulang, agar sistem perpajakan Indonesia benar-benar transparan.
- Pengusaha: Mengharapkan kepastian bahwa sistem pajak tidak membebani mereka dengan data keliru.
- Masyarakat Umum: Menyambut positif langkah ini karena menilai pemerintah serius membenahi tata kelola pajak.
Upaya Perbaikan Coretax
Sebagai respon atas kritik, ada beberapa langkah yang direkomendasikan untuk memperkuat Coretax:
- Audit Independen
Melibatkan auditor eksternal untuk memeriksa validitas data dan alur pelaporan. - Penguatan Infrastruktur Teknologi
Memperbaiki sistem agar real time, akurat, dan tahan terhadap serangan siber. - Pelatihan Aparatur Pajak
Meningkatkan kapasitas pegawai agar dapat mengoperasikan sistem dengan tepat. - Kolaborasi dengan Publik dan Swasta
Memanfaatkan data pihak ketiga untuk validasi silang, seperti perbankan atau lembaga keuangan.
Tantangan dalam Implementasi Digitalisasi Pajak
Transformasi digital di sektor pajak memang tidak mudah. Beberapa tantangan yang sering muncul meliputi:
- Skala Data yang Sangat Besar: Pajak melibatkan jutaan wajib pajak dengan transaksi harian tinggi.
- Resistensi Internal: Perubahan sistem sering menghadapi penolakan dari pihak yang sudah nyaman dengan sistem lama.
- Keamanan Siber: Ancaman kebocoran atau manipulasi data bisa merusak kepercayaan publik.
- Integrasi Antar-Instansi: Diperlukan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga lain untuk data valid.
Kesimpulan
Kecurigaan Menteri Purbaya terhadap laporan Coretax yang dinilai tidak sesuai menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akurasi dalam sistem perpajakan digital. Audit menyeluruh menjadi langkah krusial untuk memastikan Coretax benar-benar dapat mendukung penerimaan negara secara optimal.
Meski menghadapi tantangan, digitalisasi pajak tetap menjadi kebutuhan utama bagi Indonesia dalam menghadapi era modern. Dengan pembenahan serius, Coretax berpotensi menjadi fondasi kuat bagi sistem perpajakan nasional yang adil, transparan, dan terpercaya.
