Kepung Istana : Puluhan Ribu Buruh Kepung Istana & DPR 28 Agustus

Kepung Istana

Netter.co.id – Puluhan ribu buruh berencana Kepung Istana Negara dan DPR pada 28 Agustus 2025. Aksi ini tuntut keadilan, kenaikan upah, hingga pencabutan UU kontroversial.

1. Rencana Aksi Besar Buruh Kepung Istana

Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah di Indonesia menyatakan siap menggelar aksi besar-besaran pada 28 Agustus 2025. Aksi ini akan dipusatkan di Istana Negara dan Gedung DPR RI di Jakarta.

Menurut keterangan serikat buruh, aksi Kepung Istana tersebut merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah dan parlemen yang dinilai tidak berpihak pada pekerja. Dengan mengusung slogan “Buruh Melawan Ketidakadilan”, mereka bertekad menyuarakan tuntutan secara masif.


2. Latar Belakang Aksi

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi rencana Kepung Istana demonstrasi besar ini:

  1. Kenaikan Upah Minimum yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak buruh.
  2. Penolakan UU Cipta Kerja yang dinilai merugikan pekerja, terutama terkait status kontrak dan pesangon.
  3. Tuntutan jaminan sosial yang lebih baik, termasuk kepastian program pensiun dan kesehatan.
  4. Kekecewaan terhadap DPR, yang dianggap tidak serius memperjuangkan aspirasi kaum pekerja.

Kondisi ini memperkuat semangat buruh untuk bersatu dan menekan pemerintah agar segera merespons aspirasi mereka.


3. Skala dan Mobilisasi Massa

Serikat buruh memperkirakan puluhan ribu orang akan turun ke jalan dan Kepung Istana. Massa berasal dari berbagai federasi pekerja, di antaranya:

  • Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
  • Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)
  • Organisasi buruh lintas sektor seperti tekstil, otomotif, hingga logistik

Mobilisasi dilakukan dengan menyewa bus, kendaraan umum, hingga konvoi motor dari daerah penyangga Jakarta seperti Bekasi, Tangerang, dan Bogor.


4. Rute dan Lokasi Aksi

Massa buruh akan memusatkan aksinya di dua titik strategis:

  • Istana Negara, sebagai simbol pemerintahan eksekutif.
  • Gedung DPR/MPR RI, sebagai simbol legislatif yang dianggap perlu ditekan agar berpihak pada pekerja.

Diperkirakan arus lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka, Harmoni, hingga Senayan akan mengalami kemacetan parah. Pihak kepolisian pun telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan.


5. Tuntutan Utama Buruh

Dalam pernyataannya, aliansi buruh membawa sejumlah tuntutan, antara lain:

  1. Mencabut aturan turunan UU Cipta Kerja yang merugikan pekerja kontrak.
  2. Kenaikan UMP 2026 minimal 15 persen sesuai dengan inflasi dan kebutuhan hidup layak.
  3. Perbaikan jaminan sosial tenaga kerja, termasuk program pensiun dan jaminan kesehatan.
  4. Penghapusan sistem outsourcing yang dinilai eksploitatif.
  5. Kebijakan pengendalian harga bahan pokok, agar upah buruh tidak terkikis inflasi.

6. Respons Pemerintah dan DPR

Hingga kini, pihak pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terhadap rencana aksi ini. Namun, sejumlah anggota DPR meminta buruh tetap menyalurkan aspirasi dengan damai dan tertib. Sementara itu, aparat keamanan dari kepolisian dan TNI telah menyiapkan ribuan personel untuk mengawal jalannya aksi pada 28 Agustus.


7. Potensi Dampak Aksi

Aksi buruh dalam jumlah besar diprediksi memiliki beberapa dampak, antara lain:

  • Dampak lalu lintas: potensi kemacetan di pusat kota Jakarta.
  • Dampak ekonomi: mogok kerja serentak bisa memengaruhi aktivitas produksi di sektor tertentu.
  • Dampak politik: tekanan publik terhadap pemerintah dan DPR semakin kuat, terutama menjelang pembahasan kebijakan tenaga kerja.

8. Kesimpulan

Rencana puluhan ribu buruh mengepung Istana Negara dan DPR pada 28 Agustus 2025 merupakan aksi strategis untuk menekan pemerintah dan parlemen agar mendengar suara pekerja. Dengan tuntutan kenaikan upah, pencabutan aturan yang merugikan, hingga perbaikan jaminan sosial, aksi ini menjadi refleksi dari kekecewaan panjang buruh terhadap kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.

Meski berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, aksi ini sekaligus menjadi momentum penting untuk mengingatkan pemerintah bahwa kesejahteraan buruh adalah salah satu pilar utama pembangunan nasional.