Netter.co.id – Demo Ricuh massa menolak tunjangan rumah DPR Rp50 juta per bulan. Aparat terpaksa memukul mundur massa usai aksi berujung bentrok di depan gedung DPR.
Rencana pemberian tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan memicu gelombang penolakan publik. Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah Demo Ricuh ketika aparat kepolisian berusaha membubarkan massa yang memblokade jalan utama.
Latar Belakang Aksi Demo Ricuh
Rencana DPR memberikan fasilitas tunjangan rumah hingga Rp50 juta per bulan menuai kritik keras. Banyak pihak menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan empati terhadap kondisi ekonomi rakyat yang sedang sulit.
Berbagai organisasi mahasiswa, buruh, hingga kelompok masyarakat sipil menyatakan bahwa kebijakan ini berlebihan. Mereka menilai anggaran besar seharusnya lebih diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.
Jalannya Demonstrasi
Aksi Demo Ricuh dimulai sejak pagi dengan orasi di depan kompleks parlemen. Massa membawa spanduk bertuliskan kecaman terhadap DPR dan menuntut transparansi anggaran. Suasana mulai memanas ketika sejumlah demonstran mencoba mendekati gerbang utama gedung DPR.
Aparat kepolisian yang berjaga memberi peringatan agar massa menjaga ketertiban. Namun, ketika sebagian pengunjuk rasa tetap merangsek maju, aparat menggunakan tameng dan pentungan untuk memukul mundur kerumunan. Gas air mata juga ditembakkan untuk membubarkan massa yang kian sulit dikendalikan.
Bentrokan dengan Aparat
Kericuhan tidak dapat dihindari. Massa yang terpukul mundur sempat melemparkan botol dan batu ke arah petugas. Beberapa pengunjuk rasa mengalami luka akibat terjatuh dan terkena pukulan aparat. Di sisi lain, beberapa anggota kepolisian juga dikabarkan mengalami luka ringan akibat lemparan massa.
Suasana mencekam berlangsung lebih dari satu jam hingga akhirnya massa perlahan membubarkan diri. Beberapa orang diamankan aparat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Kritik Publik terhadap DPR
Di balik Demo Ricuh tersebut, substansi utama yang menjadi alasan demonstrasi tetap menjadi sorotan: rencana tunjangan rumah Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR.
Sejumlah pengamat politik menilai kebijakan ini menunjukkan ketidakpekaan wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi bangsa. Dengan masih tingginya angka pengangguran dan kebutuhan masyarakat kecil yang mendesak, kebijakan tunjangan dianggap tidak tepat waktu.
Tuntutan Demonstran
Ada beberapa poin tuntutan yang disuarakan massa dalam aksi ini:
- Membatalkan rencana tunjangan rumah DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
- Mengalihkan anggaran ke program pendidikan dan bantuan sosial rakyat.
- Transparansi penggunaan anggaran negara oleh DPR.
- Peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
Respons Pemerintah dan DPR
Hingga kini, pihak DPR belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut. Namun, beberapa anggota DPR mengklaim bahwa tunjangan rumah adalah bagian dari kebutuhan operasional. Pernyataan ini justru memperkeruh suasana karena dianggap jauh dari rasa keadilan.
Sementara itu, pemerintah meminta semua pihak menahan diri dan menyelesaikan polemik dengan cara dialog, bukan dengan aksi kekerasan.
Dampak Sosial dan Politik
Kericuhan ini menjadi catatan penting bahwa kebijakan terkait fasilitas pejabat harus lebih transparan dan sensitif terhadap kondisi sosial masyarakat. Jika tidak, gelombang penolakan publik dikhawatirkan akan terus berlanjut dan memperburuk kepercayaan rakyat kepada lembaga legislatif.
Selain itu, aksi ini menunjukkan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap isu penggunaan anggaran negara. Suara penolakan keras menegaskan bahwa rakyat menginginkan wakilnya lebih fokus pada kesejahteraan publik daripada kepentingan pribadi.
Kesimpulan
Ricuhnya aksi unjuk rasa terkait tunjangan rumah DPR Rp50 juta per bulan menjadi peringatan keras bagi para wakil rakyat. Publik menuntut transparansi, kepekaan sosial, dan prioritas anggaran yang berpihak pada rakyat kecil.
Ke depan, diharapkan DPR dan pemerintah mampu membuka ruang dialog yang konstruktif serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat agar kericuhan serupa tidak kembali terjadi.
