Bupati Pati Sudewo, kader Gerindra, diduga menerima aliran dana suap dalam kasus korupsi proyek jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, menurut KPK. Dengan penyitaan Rp 3 miliar pada 2023, KPK terus menyelidiki keterlibatan Sudewo saat menjadi anggota DPR. Oleh karena itu, kasus ini menarik perhatian publik, terutama setelah protes warga Pati. Kasus Bupati Pati Sudewo menginspirasi refleksi tentang integritas dan tanggung jawab pejabat publik.
Dugaan Aliran Dana Suap DJKA
KPK mengungkap bahwa Bupati Pati Sudewo diduga menerima commitment fee dalam kasus korupsi DJKA, menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (,,web:0). Dengan demikian, Sudewo terkait dengan proyek jalur kereta, termasuk pembangunan Stasiun Solo Balapan-Kalioso oleh PT Istana Putra Agung. Selain itu, KPK menyita Rp 3 miliar dari rumah Sudewo pada 2023,
Misalnya, penyitaan ini terungkap saat Sudewo menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023. Oleh sebab itu, KPK mendalami aliran dana suap tersebut untuk mengungkap fakta lebih lanjut.
Penyidikan KPK terhadap Sudewo
KPK terus menyelidiki Bupati Pati Sudewo terkait dugaan suap saat ia menjabat sebagai anggota DPR, Budi Prasetyo menyatakan bahwa penyidik akan memanggil Sudewo jika keterangannya dibutuhkan. Dengan demikian, KPK mengumpulkan bukti untuk memperkuat kasus.
Selain itu, KPK menahan Risna Sutriyanto, ASN Kemenhub, sebagai tersangka dalam kasus ini pada 12 Agustus 2025, Oleh karena itu, penyidikan ini menyoroti potensi keterlibatan pejabat lain dalam korupsi DJKA.
Klaim Sudewo dan Bantahan
Bupati Pati Sudewo membantah menerima suap, mengklaim Rp 3 miliar yang disita KPK berasal dari gaji DPR dan hasil usaha, Ia juga menyangkal menerima Rp 720 juta dari PT Istana Putra Agung, sebagaimana tuduhan jaksa. Dengan demikian, Sudewo bersikeras bahwa dana tersebut bukan bagian dari korupsi.
Meskipun demikian, KPK tetap mendalami keterlibatannya, Oleh sebab itu, bantahan Sudewo menjadi fokus penyidikan untuk memverifikasi kebenaran klaimnya.
Konteks Protes Warga Pati
Kasus Bupati Pati Sudewo diperumit oleh protes warga Pati atas kenaikan PBB-P2 250% pada 2025, Meski Sudewo membatalkan kebijakan ini, warga menuntut pemakzulan, menilai kepemimpinannya arogan. Dengan demikian, kasus korupsi DJKA menambah tekanan publik.
Sebagai tambahan, Sekjen Gerindra Sugiono memerintahkan Sudewo untuk memperhatikan aspirasi rakyat, Oleh karena itu, kasus ini mencerminkan tantangan integritas dalam kepemimpinan daerah.
Inspirasi dari Kasus Sudewo
Kasus Bupati Pati Sudewo mengajarkan pentingnya integritas dan kepekaan pejabat terhadap rakyat. Dengan penyidikan KPK, masyarakat menyadari perlunya transparansi dalam proyek publik.
