Permalink: /bupati-pati-sudewo-protes-pbb-krisis-kepercayaan
Meta Deskripsi: Bupati Pati Sudewo hadapi protes masyarakat Pati atas kenaikan PBB-P2 250% dan PHK honorer. Simak krisis kebijakan dan respons publik di Pati!
Kata Kunci Fokus: Bupati Pati Sudewo
Bupati Pati Sudewo menghadapi gelombang protes masyarakat Pati atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) 250% dan pemutusan hubungan kerja 220 pegawai honorer RSUD Soewondo pada 2025. Meski kebijakan dibatalkan, warga menuntut mundur melalui demonstrasi 13 Agustus 2025. Dengan demikian, kasus ini mencerminkan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan. Oleh karena itu, kisah Bupati Pati Sudewo menginspirasi refleksi tentang pentingnya kepekaan pemimpin dan partisipasi publik dalam tata kelola daerah.
Kenaikan PBB-P2 dan Kemarahan Publik
Bupati Pati Sudewo memicu kemarahan warga dengan kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250% melalui penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). kebijakan ini bertujuan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi tidak melibatkan konsultasi publik. Dengan demikian, masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha kecil, merasa terbebani.
Selain itu, Direktur Eksekutif KPPOD, Herman Suparman, menyebutkan bahwa kenaikan ini memicu resistensi karena kurangnya transparansi, .Oleh sebab itu, warga menuntut pembatalan kebijakan melalui demonstrasi besar pada 13 Agustus 2025,
Pembatalan Kebijakan dan Krisis Kepercayaan
Bupati Pati Sudewo membatalkan kenaikan PBB-P2 pada 8 Agustus 2025, mengembalikan tarif ke tahun 2024, Ia juga meminta maaf atas kegaduhan di posko penggalangan donasi demonstrasi. Meskipun demikian, kepercayaan masyarakat telah tergerus. Dengan demikian, warga menilai Sudewo kurang peka terhadap kebutuhan rakyat.
Sebagai tambahan, kebijakan lain seperti larangan sound horeg, pajak pedagang kaki lima, dan lima hari sekolah juga dibatalkan di bawah tekanan, Oleh karena itu, pembatalan ini tidak cukup meredam tuntutan pemakzulan.
PHK Honorer RSUD Soewondo
Krisis Bupati Pati Sudewo diperparah oleh pemutusan hubungan kerja 220 pegawai honorer RSUD Soewondo, Pegawai ini, sebagian telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun, diberhentikan tanpa pesangon, hanya menerima Jaminan Hari Tua BPJS. Dengan demikian, keputusan ini memicu kemarahan warga.
Ironisnya, RSUD membuka rekrutmen 330 pegawai baru, . Oleh sebab itu, warga menilai loyalitas tidak dihargai, memperkuat tuntutan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk memakzulkan Sudewo.
Respons Gerindra dan Proses Hukum
Sekjen Gerindra Sugiono memerintahkan Bupati Pati Sudewo untuk memperhatikan aspirasi rakyat, menegaskan pesan Prabowo Subianto agar memprioritaskan rakyat kecil, Dengan demikian, Gerindra memantau situasi Pati untuk memastikan stabilitas. Selain itu, Sugiono mengapresiasi kondisi yang berangsur kondusif pasca-demonstrasi (,,web:0).
Sementara itu, DPRD Pati membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk memproses pemakzulan, Oleh karena itu, kasus ini menyoroti perlunya tata kelola yang responsif dan transparan.
Inspirasi dari Kasus Sudewo
Kasus Bupati Pati Sudewo mengajarkan bahwa kepekaan pemimpin terhadap aspirasi rakyat adalah kunci kepemimpinan yang efektif. Dengan protes masyarakat Pati, kita belajar tentang kekuatan partisipasi publik. Misalnya, demonstrasi menunjukkan bahwa warga dapat memengaruhi kebijakan. Dengan demikian, kasus ini menginspirasi pemimpin untuk mendengar rakyat dan masyarakat untuk aktif menyuarakan hak, membangun tata kelola yang adil dan inklusif di Indonesia.
