Netter.co.id – Mahasiswa mendesak Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menghubungi Polri agar membebaskan pendemo yang ditangkap saat aksi unjuk rasa.
Aksi demonstrasi mahasiswa kembali menyita perhatian publik setelah sejumlah peserta aksi dilaporkan ditangkap aparat kepolisian. Menanggapi hal ini, massa mahasiswa mendesak Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, untuk segera menghubungi Polri agar para pendemo yang diamankan dapat dibebaskan.
Desakan tersebut muncul saat mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI, yang menyoroti isu-isu kebijakan pemerintah sekaligus peran legislatif dalam menyuarakan aspirasi rakyat.
Latar Belakang Aksi
Mahasiswa turun ke jalan sebagai bentuk protes terhadap berbagai persoalan, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, kebijakan politik, hingga tuntutan transparansi pemerintahan. Dalam aksi tersebut, aparat kepolisian melakukan pengamanan ketat.
Namun, situasi memanas ketika beberapa mahasiswa ditangkap dengan alasan melanggar aturan saat demonstrasi. Penangkapan ini memicu reaksi keras dari peserta aksi lain yang menilai tindakan tersebut berlebihan dan tidak sejalan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang.
Tuntutan Mahasiswa
Dalam orasinya, mahasiswa menegaskan tiga poin utama tuntutan:
- Bebaskan Pendemo yang Ditangkap
Mereka menolak kriminalisasi aksi demonstrasi damai dan menilai penangkapan tersebut menciderai demokrasi. - Dasco Turun Tangan
Sebagai pimpinan DPR, mahasiswa meminta Sufmi Dasco Ahmad untuk menggunakan kewenangannya menghubungi Polri agar segera membebaskan mahasiswa yang ditahan. - Jaminan Kebebasan Berpendapat
Mahasiswa menuntut DPR memberikan jaminan bahwa aksi demonstrasi ke depan tidak akan lagi direspons dengan penangkapan yang represif.
Peran Dasco sebagai Wakil Ketua DPR
Sufmi Dasco Ahmad menjadi sorotan karena kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus politisi senior yang memiliki hubungan intens dengan berbagai lembaga negara, termasuk kepolisian. Mahasiswa menilai Dasco adalah figur yang tepat untuk menyalurkan aspirasi dan menghubungkan langsung dengan aparat penegak hukum.
Langkah ini diharapkan bisa menjadi bukti nyata keberpihakan DPR pada rakyat, khususnya generasi muda yang sedang memperjuangkan aspirasi mereka melalui aksi damai.
Respons dan Dinamika Politik
Desakan mahasiswa terhadap Dasco mencerminkan kekecewaan terhadap elite politik yang dianggap belum sepenuhnya membela kebebasan sipil. Aksi ini juga menegaskan pentingnya transparansi DPR dalam menanggapi isu-isu sosial yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, Polri menyatakan bahwa penangkapan dilakukan demi menjaga ketertiban. Namun, mereka juga membuka peluang mediasi apabila ada pihak-pihak yang mengajukan permintaan resmi untuk pembebasan pendemo.
Perspektif Hukum dan Demokrasi
Menurut konstitusi, kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945, termasuk hak untuk berdemonstrasi. Namun, hak ini tetap diatur agar tidak mengganggu ketertiban umum. Penangkapan pendemo sering kali menimbulkan perdebatan antara kepentingan keamanan dan kebebasan sipil.
Dalam konteks ini, keterlibatan seorang pimpinan DPR seperti Dasco diharapkan bisa menjadi jalan tengah untuk menegakkan demokrasi tanpa menimbulkan gesekan berkepanjangan.
Kesimpulan
Kasus mahasiswa yang mendesak Sufmi Dasco Ahmad menelpon Polri untuk membebaskan pendemo menunjukkan betapa pentingnya peran wakil rakyat dalam mengawal demokrasi. Aspirasi mahasiswa tidak hanya terkait pembebasan rekan mereka, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap praktik represif yang mengancam kebebasan berpendapat.
Jika Dasco benar-benar menggunakan pengaruhnya untuk mendorong pembebasan, hal itu akan memperkuat posisi DPR sebagai representasi rakyat dan menjaga marwah demokrasi Indonesia.
