Netter.co.id – Wakil Bupati Pidie Jaya diduga memukul Kepala SPPG, menimbulkan sorotan publik terkait tata kelola program makanan bergizi gratis.
Insiden yang melibatkan seorang Wakil Bupati Pidie Jaya dengan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pidie Jaya telah menjadi sorotan publik. Dalam artikel ini kita akan membahas secara lengkap — latar belakang, kronologi kejadian, reaksi pihak terkait, hingga implikasi bagi pemerintahan daerah dan program pelayanan publik.
BACA JUGA : Biaya Haji 2026 Berpotensi Lebih Murah
1. Latar Belakang Program dan Tokoh Terlibat
Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, menjalankan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat gampong (desa) untuk mendukung anak-sekolah mendapatkan nutrisi yang layak. Program ini menjadi bagian dari tanggung jawab sosial pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kesehatan generasi muda.
Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, yang baru menjabat sejak awal tahun 2025, dalam kapasitasnya bertugas memastikan program-program daerah berjalan efektif. Sementara Kepala SPPG Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, adalah Muhammad Reza yang bertanggung jawab operasional dapur MBG tersebut.
2. Kronologi Insiden Pemukulan
Pada hari Kamis, 30 Oktober 2025, sekitar pukul 07.58 WIB, Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri melakukan inspeksi mendadak ke dapur MBG Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng. Saat itu para relawan dan petugas sedang mempersiapkan nasi untuk program MBG.
Menurut laporan Muhammad Reza, saat Wakil Bupati Pidie Jaya tiba, ia langsung memegang nasi di dalam kemasan dan menyoroti kondisi nasi yang dianggap “dingin” dan “tidak layak.” Ia menyebut bahwa prosedur juknis mengharuskan nasi didinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas agar tidak basi. Namun, penjelasan tersebut tidak diterima.
Pada sekitar pukul 08.05 WIB, ketika Muhammad Reza datang ke lokasi, tanpa aba-aba Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan diduga memukul kepalanya sebanyak lima hingga enam kali dalam tiga ronde. Rekaman CCTV juga menunjukkan wakil bupati mengejar dan kembali memukul Reza di teras gedung dapur.
Korban kemudian dibawa untuk pemeriksaan kesehatan guna kebutuhan visum. Pihak SPPG dan Badan Gizi Nasional juga menyatakan akan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.
3. Reaksi dan Pernyataan Para Pihak
Wakil Bupati Pidie Jaya Hasan Basri dalam konfirmasinya menyatakan tindakannya “spontan” karena menemukan kondisi dapur yang tidak standar dan merasa jawaban petugas tidak memadai. Ia mengakui angka pukulan “sekitar empat kali” namun menyebut tidak yakin mengenai kenapa kondisi demikian.
Sementara itu, pihak SPPG dan pengelola program MBG menyebut bahwa prosedur sudah dijalankan sesuai juknis, dan bahwa kondisi dapur memang sedang ditangani agar kualitas makanan untuk siswa tetap terjaga. Mereka menilai bahwa tindakan pemukulan oleh Wakil Bupati Pidie Jaya adalah tindakan kekerasan yang tidak seharusnya dilakukan dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik.
Publik di Pidie Jaya dan Aceh secara umum bereaksi keras karena kejadian ini menyentuh ranah keadilan sosial, kesejahteraan anak-sekolah, dan citra pemerintahan daerah yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat.
4. Implikasi terhadap Program MBG dan Pelayanan Publik
Insiden ini memiliki dampak yang cukup besar:
a. Kepercayaan Publik
Program MBG adalah salah satu program sosial yang harusnya menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap anak-sekolah. Pemukulan terhadap petugas yang menjalankan program ini bisa meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan efektivitas program.
b. Kontrol Internal Pemerintahan
Kasus ini menjadi sorotan mengenai bagaimana pejabat publik melakukan pengawasan terhadap program, serta bagaimana mekanisme tatatertib dan disiplin berjalan. Apakah inspeksi mendadak dilakukan dengan standar yang benar? Apakah ada protokol untuk menyikapi temuan program gagal sebelum terjadi eskalasi?
c. Implikasi Hukum dan Etika
Tindakan pemukulan oleh seorang wakil bupati terhadap petugas bisa masuk ranah pelanggaran etika pemerintahan ataupun hukum pidana. Pelaporan ke kepolisian dan Badan Gizi Nasional menunjukkan ada potensi proses hukum dan disipliner.
d. Dampak terhadap Program MBG
Program bisa terganggu jika petugas merasa terintimidasi atau jika pengguna program – yaitu siswa dan keluarga – memiliki keraguan terhadap kualitas dan keamanan makanan. Pemerintah daerah perlu melakukan tindakan pemulihan: investigasi, audit dapur MBG, dan pembenahan manajemen program.
5. Pembelajaran dan Rekomendasi
Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini:
- Pemeriksaan program sosial seperti MBG harus dilakukan dengan pendekatan supervisi profesional, bukan dengan tindakan yang bisa dianggap kekerasan atau intimidasi.
- Pejabat publik harus memiliki kemampuan komunikasi dan manajemen konflik agar ketika menemukan masalah, bisa menanggapi dengan dialog dan solusi, bukan emosi.
- Pemerintah daerah harus memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas program sosial: siapa yang bertanggungjawab, bagaimana kontrol kualitas dilakukan, serta bagaimana interaksi dengan masyarakat dan petugas menjalankan tugas.
- Petugas program sosial yang menjalankan operasi di lapangan harus diberikan dukungan dan perlindungan agar dapat bekerja tanpa rasa takut akan tindakan represif dari pihak manajemen atau pemerintah.
6. Kesimpulan
Insiden pemukulan Kepala SPPG Gampong Sagoe oleh Wakil Bupati Pidie Jaya adalah sebuah kejadian yang menggambarkan kompleksitas antara pelayanan publik, pengawasan, dan etika pemerintahan. Dalam konteks program penting seperti MBG yang menyangkut anak-sekolah dan gizi, pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan profesionalisme dan rasa hormat terhadap semua pihak. Kejadian ini juga menjadi alarm bagi seluruh pemerintahan daerah di Indonesia bahwa pengawasan program sosial tidak boleh disertai tindakan kekerasan, melainkan harus melalui sistem yang sehat dan terstruktur. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama memiliki tanggung jawab mempertahankan integritas pelayanan publik dan menjaga kepercayaan warga.
