Netter.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pencairan BLT Kesra Rp900 ribu kepada 35 juta keluarga mulai pekan ini lewat PT Pos Indonesia dan bank BUMN.
Latar Belakang Program BLT Kesra
Pemerintah Indonesia kembali meluncurkan program bantuan langsung tunai yang bertajuk BLT Kesra (Kesejahteraan Rakyat), dengan skema pembayaran Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan—Oktober, November, dan Desember 2025—atau total Rp900 ribu per keluarga penerima.
Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) ditetapkan sebanyak 35 juta keluarga, yaitu rumah tangga yang berada pada desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Sosial Ekonomi Nasional (DSEN).
Alokasi anggaran untuk program ini mencapai sekitar Rp30 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hasil efisiensi anggaran dan realokasi belanja.
Program ini diluncurkan dalam kondisi tantangan ekonomi yang cukup kompleks: tekanan harga bahan pokok, peningkatan kebutuhan rumah tangga, dan perlunya menjaga daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Pemerintah pun menempatkan BLT Kesra tidak hanya sebagai program bantuan sosial biasa, melainkan sebagai stimulus ekonomi untuk memperkuat konsumsi masyarakat.
BACA JUGA : Tim Teqball Putri Indonesia Lolos ke Semifinal Asian Youth Games 2025
Pernyataan dan Komitmen Menkeu Purbaya
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara tegas menyatakan bahwa pemerintah telah siap menyalurkan dana BLT Kesra dan tidak akan terjadi keterlambatan yang berarti. Ia menegaskan bahwa anggaran sudah tersedia dan negara dalam kondisi fiskal yang kuat. “Anggaran dari kita kan, dari APBN. Kita kaya kok, jangan anggap kita miskin. Gini-gini juga.”
Dalam pernyataannya, Purbaya juga menyebut bahwa fokus utama bukan hanya jumlah bantuan, tetapi bagaimana bantuan itu bisa langsung dirasakan oleh rakyat dan memperkuat daya beli masyarakat.
Skema Penyaluran Melalui PT Pos Indonesia dan Bank BUMN
Pemerintah menetapkan dua jalur penyaluran bantuan:
- Melalui bank-bank milik negara (Himbara) untuk KPM yang sudah memiliki rekening.
- Melalui PT Pos Indonesia (Persero) untuk KPM yang belum memiliki rekening atau tinggal di lokasi yang sulit akses perbankan.
Menkeu Purbaya memastikan bahwa pencairan melalui PT Pos Indonesia akan dilakukan mulai pekan ini. Kendala logistik sempat muncul menjadi hambatan awal, namun pemerintah menghimbau agar distribusi segera rampung.
Penentuan PT Pos sebagai salah satu penyalur bertujuan untuk menjangkau wilayah‐wilayah tertinggal dan daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan) yang akses perbankannya terbatas.
Hambatan & Pengawasan Penyaluran
Meskipun penyaluran telah mulai berjalan, terdapat beberapa kendala yang masih menjadi catatan pemerintah:
- Keterlambatan pencairan pada sebagian KPM akibat logistik dan koordinasi distribusi.
- Perlu adanya pemantauan agar bantuan benar‐benar sampai ke tangan yang berhak, terutama KPM dari desil 1 dan 2 yang menjadi prioritas.
Untuk itu, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Sosial telah membentuk tim khusus yang memonitor proses penyaluran dan melakukan evaluasi lapangan. Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa penyaluran prioritas ke KPM desil 1 dan 2 akan dipercepat.
Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Menurut analisis pemerintah, penyaluran BLT Kesra ini diharapkan punya dampak positif terhadap perekonomian nasional. Purbaya memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal terakhir bisa mencapai sekitar 5,67–5,7 persen, naik dari perkiraan sebelumnya yang hanya sekitar 5,5 persen.
Aliran dana bantuan ke masyarakat diharapkan memicu peningkatan konsumsi rumah tangga, terutama di sektor ritel dan kebutuhan pokok—yang kemudian akan mendukung pemulihan ekonomi nasional lebih cepat.
Pesan bagi Masyarakat & Pengamanan Bansos
Pemerintah juga mengimbau masyarakat penerima manfaat untuk menggunakan dana BLT Kesra secara tepat sasaran, seperti untuk bahan pokok, sekolah anak, atau kebutuhan sehari‐hari. Penggunaan bantuan untuk hal‐hal yang tidak prioritas seperti perjudian online atau pembelian yang tidak produktif diingatkan agar dihindari.
Selain itu, masyarakat diminta untuk selalu memverifikasi identitas dan status penerima melalui kanal resmi sebelum menerima bantuan, agar terhindar dari praktik penipuan atau pemotongan tak sah.
Kesimpulan
Program BLT Kesra senilai Rp900 ribu per KPM yang diperluas kepada 35 juta keluarga dengan anggaran sekitar Rp30 triliun menunjukkan bahwa pemerintah di bawah pimpinan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen kuat dalam menjaga kesejahteraan rakyat, terutama di masa tantangan ekonomi.
Fokus utama pada penyaluran melalui dua jalur—bank Himbara dan PT Pos Indonesia—menegaskan perhatian pemerintah terhadap kecepatan dan aksesibilitas bantuan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan evaluasi logistik yang dilakukan secara intensif, serta proyeksi dampak ekonomi yang cukup optimis, langkah ini diharapkan tidak hanya meringankan beban masyarakat tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih signifikan.
Bagi masyarakat penerima, perhatian agar dana digunakan secara produktif dan tepat sasaran menjadi hal krusial. Sementara bagi pemerintah, tantangan berikutnya adalah menjaga transparansi, efektivitas, dan kesinambungan program agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas dan berkelanjutan.
