Netter.co.id – Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer menyatakan tidak ada mobil pribadinya yang disita KPK dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3.
Latar Belakang Kasus
Kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan menjadi sorotan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka, salah satu di antaranya adalah Immanuel Ebenezer, yang pernah menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
Dalam pengembangan penyidikan, KPK dilaporkan mengamankan sejumlah kendaraan mewah Eks Wamenaker sebagai barang bukti. Namun baru-baru ini, Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer atau yang dikenal dengan panggilan Noel mengklaim bahwa tidak ada satu pun mobil miliknya yang disita oleh KPK.
Pernyataan ini memicu respons publik dan tanggapan dari KPK sendiri, karena menyangkut kredibilitas proses penyidikan dan sekaligus hak-hak tersangka dalam proses hukum.
BACA JUGA : Gitaris Legendaris Dunia yang Tak Terlupakan
Klaim Eks Wamenaker: Tidak Ada Mobil Miliknya yang Disita
Menurut pernyataan Eks Wamenaker usai pemeriksaan dan perpanjangan masa tahanannya, ia menegaskan bahwa tidak pernah mengalami OTT dan bahwa mobil-mobil yang dikabarkan disita bukanlah miliknya.
Beberapa poin yang Eks Wamenaker sampaikan antara lain:
- Tidak pernah ditangkap operasi tangkap tangan (OTT); ia membantah tudingan adanya OTT yang menjerat dirinya.
- Mobil-mobil yang disita bukan miliknya: klaim bahwa “20 sekian mobil yang disita itu tidak ada satu pun mobil saya.”
- Ia menyebut bahwa narasi OTT dan penyitaan mobil tersebut sebagai bagian dari “framing kotor” terhadap dirinya.
- Noel menyatakan akan melakukan upaya hukum terhadap tudingan dan narasi publik yang dianggap menyalahi fakta.
Klaim ini menjadi sorotan karena publik ingin mengetahui mana fakta yang benar, terutama dalam konteks benda bukti yang disita dalam kasus korupsi besar.
Respons KPK terhadap Klaim Noel
KPK melalui Juru Bicaranya memberikan tanggapan terkait klaim tersebut. Beberapa poin respons KPK:
- KPK menghormati hak setiap tersangka untuk menempuh upaya hukum formal, termasuk membantah tuduhan atau menyampaikan klarifikasi.
- KPK memastikan bahwa penyitaan aset dilakukan berdasarkan hasil penyidikan, bukti, dan keterkaitan dengan dugaan tindak pidana. Jika ditemukan bahwa aset tidak terkait perkara, maka akan dikembalikan.
- Salah satu bukti pengembalian adalah mobil Toyota Alphard yang sebelumnya disita dari Noel. KPK menyatakan bahwa penyitaan Alphard dibatalkan karena mobil tersebut diketahui merupakan kendaraan sewaan milik Kementerian Ketenagakerjaan dan bukan milik pribadi Noel.
- KPK menyebut bahwa pengembalian tersebut adalah langkah profesional dalam menyaring aset mana yang benar-benar terkait perkara.
Respons ini penting untuk menjaga transparansi proses hukum dan memastikan bahwa penyitaan tidak melanggar hak milik yang tidak terkait.
Fakta Aset yang Disita dan Pemindahan Mobil
Beberapa informasi tambahan seputar aset yang disita membantu memperjelas konteks klaim Eks Wamenaker:
- KPK dilaporkan telah menyita puluhan kendaraan dalam kasus ini; laporan menyebut sekitar 25 mobil dan 7 motor sebagai barang bukti dalam penyidikan kasus sertifikasi K3.
- Dalam OTT terkait kasus tersebut, KPK mendapat informasi bahwa tiga kendaraan mewah telah dipindahkan dari rumah Noel saat penggeledahan berlangsung. jenis-jenis mobil dimaksud antara lain Land Cruiser, Mercedes, dan BAIC.
- KPK kemudian berhasil menemukan dan menyita beberapa mobil milik Noel: Ducati Scrambler, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz C300, BAIC BJ40, dan beberapa lainnya.
- Salah satu mobil yang disita — Alphard — telah dikembalikan oleh KPK setelah penyidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa kendaraan tersebut disewa dan bukan milik pribadinya.
- Proses pengembalian ini menjadi bukti bahwa KPK melakukan seleksi terhadap aset yang benar-benar terbukti terkait dengan tindak pidana.
Semua fakta ini memberikan latar yang kompleks antara klaim eks pejabat dan pernyataan lembaga penyidik.
Implikasi Hukum dan Kepercayaan Publik
Klaim dari Eks Wamenaker dan tanggapan KPK bukan sekadar pertarungan verbal — terdapat implikasi hukum dan dampak terhadap kepercayaan publik:
- Hak Tersangka untuk Membela Diri
Setiap individu yang menjadi tersangka memiliki hak untuk membela diri, membantah tuduhan publik, dan menempuh upaya hukum formal. Klaim bahwa “tidak ada mobil saya yang disita” merupakan bagian dari hak publik untuk klarifikasi. - Transparansi Proses Penyitaan Aset
Dalam kasus korupsi besar, publik mengamati dengan seksama: aset apa yang disita, apa dasar penyitaannya, dan apakah penyitaan tersebut adil. Pengembalian Alphard menunjukkan bahwa KPK mempertimbangkan koreksi bila penyitaan ternyata tidak relevan. - Tantangan untuk Penegakan Hukum
Apabila benar beberapa mobil disita bukan milik tersangka, hal itu menimbulkan pertanyaan tentang akurasi penyidikan. Oleh karena itu lembaga penegak hukum harus menjaga integritas, dokumentasi, dan pemeriksaan mendalam sebelum menyita aset. - Dampak Persepsi Publik
Publik cenderung membentuk opini cepat berdasarkan klaim media dan pihak terkait. Klaim Noel bahwa ia dijebak atau “diframing” bisa menjadi narasi alternatif yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Dalam kasus seperti ini, kejelasan fakta dan transparansi sangat krusial.
Kesimpulan
Klaim Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer bahwa tidak ada mobil miliknya yang disita oleh KPK menimbulkan kegaduhan publik dan proyeksi bahwa dirinya menjadi korban narasi yang keliru. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan bukti bahwa KPK telah menyita sejumlah kendaraan sebagai barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3.
Namun, tanggapan KPK dan pengembalian salah satu mobil — Alphard — menunjukkan bahwa penyidik melakukan verifikasi ulang atas aset yang disita, dan siap mengembalikan aset yang terbukti tidak terkait dengan perkara. Hal ini menegaskan bahwa proses penyitaan tidak boleh sembarangan dan harus berlandaskan bukti kuat.Kedua pihak — tersangka dan lembaga penyidik — memiliki ruang untuk menyampaikan versi mereka. Namun, publik perlu melihat proses secara utuh: bukti, pemeriksaan, dan integritas hukum. Di tengah dinamika ini, salah satu yang paling penting adalah kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
